Kemiskinan di Kepulauan Nias cukup tinggi, Bagaimana peran Pemerintah?
Karena Kemiskinan ini merupakan salah satu permasalahan yang cukup serius
dan hampir terjadi di tiap negara, sehingga kemiskinan ini menjadi point
pertama pada 17 Tujuan Berkelanjutan (SDGs) yaitu No Poverty atau tanpa kemiskinan.
Ada beberapa topik khusus dalam mencapai point pertama dari 17 Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan ini, diantaranya
1.
Penetasan Kemiskinan Ekstrim
2. Mengurangi kemiskinan setidaknya 50%
3. Pelaksanaan sistem perlindungan sosial
4. Hak yang sama atas kepemilikan, teknologi, layanan dasar, dan sumber daya
ekonomi
5. Membangun ketahanan terhadap bencana lingkungan, ekonomi dan sosial
6. Memobilisasi sumber daya untuk mengimplementasikan kebijakan untuk
mengakhiri kemiskinan
7. Menciptakan kerangka kerja kebijakan yang berpihak pada kaum miskin dan sensitive
gender.
Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi
kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan
dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan
dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Ada 5
indikator/ indeks kemiskinan dalam BPS, diantaranya
- Penduduk Miskin, yaitu penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.
- Garis Kemiskinan (GK), yaitu penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM)
- Persentase penduduk miskin, yaitu persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK).
- Indeks Kedalaman Kemiskinan, yaitu ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran pesuduk dari garis kemiskinan.
- Indeks Keparahan Kemiskinan, yaitu memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.
Dibawah kepemimpinan Edy Rahmayadi, Persentase Penduduk Miskin (P0)
Provinsi Sumatera Utara berada pada peringkat 3 terendah di Indonesia pada tahun 2023 yaitu sebesar 4,44%.
Akan tetapi, jika dilihat lebih mengerucut lagi, Persentase Penduduk Miskin
menurut kab/kota di Sumatera Utara, Kepulauan Nias memiliki persentase yang
paling besar diantara 34 kab/ kota yang ada di Sumatera Utara. Pulau ini
terdiri dari 4 Kabupaten yaitu Nias Barat, Nias Utara, Nias Selatan, dan
Kabupaten Nias. Keempat Kabupaten ini menempati peringkat tertinggi dalam
persentase penduduk miskin Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2023.
Padahal jika dilihat dari potensi sumber daya, Kepulauan Nias memiliki
Potensi yang cukup besar salah satunya ialah sektor perikanan dan pariwisata.
Sekitar 10% produksi perikanan tangkap Sumatera Utara berasal dari Nias. Kepulauan
Nias juga punya sektor pariwisata yang mendunia yang dimana seharusnya dapat
menunjang kesejahteraan Masyarakat.
Akan tetapi, jika menilik dari segi Infrastruktur, Pendidikan, dan Tata Kelola
pemerintahan wajar saja Kepulauan Nias memiliki Persentase Penduduk Miskin yang
cukup tinggi karena Infrastruktur dasar akses jalan utama, jumlah sekolah, dan
Tata Kelola pemerintahan masih memprihatinkan dan cukup jauh tertinggal
dibanding dengan Kab/Kota lainnya di Sumatera Utara.
Maka dari itu, peran pemerintah daerah maupun provinsi sangat dibutuhkan dalam memperbaiki pemicu-pemicu
tingginya persentase kemiskinan di Kepulauan ini. Sangat dibutuhkan
inovasi-inovasi serta kebijakan yang dapat memberdayakan sumber daya manusia. Karena pada dasarnya Pulau ini memiliki Sumber Daya yang cukup
potensial.
Sumber:
Badan Pusat Statistik RI
Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara
https://jurnalx.co.id/angka-kemiskinan-masih-tinggi-di-pulau-nias-pj-gubsu-minta-kepala-daerah-lakukan-inovasi/
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/23/angka-kemiskinan-di-kepulauan-nias-tertinggi-di-sumatera-utara
https://sdgs.bappenas.go.id/17-goals/goal-1/
Comments
Post a Comment