Menyambut Bonus Demografi, Sumatera Utara menyiapkan Kesehatan Sumber Daya Manusia.

Sumatera Utara adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Utara pulau Sumatra. Provinsi ini beribu kota di Kota Medan, dengan luas wilayah 72.981,23. Sumatera Utara merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar keempat di Indonesia, setelah provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. dan terbanyak di Pulau Sumatera. Pada akhir tahun 2023, penduduk Sumatera Utara berjumlah 15.471.582 jiwa, dengan kepadatan penduduk 210 jiwa/km².

        Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara ( Sumatera Utara Dalam Angka 2023)

Piramida penduduk Sumatera Utara telah menunjukkan dimulainya bonus demografi, dimana persentasi penduduk usia produktif telah mencapai hampir 70 persen pada tahun 2021. Sesuai dengan prediksi bahwa Indonesia akan mengalami era ini dalam rentang tahun 2020-2030, proporsinya diperkirakan lebih dari 60 persen. Hal ini merupakan momentum untuk melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi, karena jumlah ketersediaan SDM usia produktif yang melimpah.

“Untuk itu, Pemprov Sumut fokus pada dua strategi besar. Pertama menyiapkan kesehatan sumber daya manusia, dan kedua menyiapkan kualitas sumber daya manusianya,” ujar Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Hassanudin, saat menjadi narasumber talkshow di TVRI Medan. Pj Gubernur Sumut itu juga mengatakan ada berbagai tantangan dalam menyambut bonus demografi. Untuk itu, perlu dipersiapkan peningkatan pendidikan, sistem informasi layanan pasar kerja, perlindungan pekerja, ketahanan pangan, kualitas jaminan sosial, peningkatan layanan kesehatan.

Sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Sumut dan Renstra Disnaker Sumut diantaranya memfasilitasi pengembangan standar kompetensi kerja, sertifikasi kompetensi pelatihan kerja untuk tenaga kerja, pencari kerja dan masyarakat umum serta pelaksanaan pelatihan tenaga kerja berbasis masyarakat berdasarkan tingkat keahlian dan penyiapan tenaga kerja terampil.

Selain itu dilakukan penguatan koordinasi dinas ketenagakerjaan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumut, Dinas Pendidikan, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Sumatra Utara, dalam membahas upaya-upaya penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Sumut.

Stunting merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan, agar terwujud visi Indonesia Emas 2045. Saat ini angka prevalensi stunting Sumut berada pada angka 18,9%. Berbagai upaya pun dilakukan, seperti pembentukan tim pendamping yang diharapkan efektif untuk menurunkan angka prevalensi stunting. Pj Sumatera Utara mendorong penggunaan anggaran dana desa untuk program penurunan stunting. Menurutnya, selama ini dana desa belum terlalu menyentuh program stunting. Sekretaris Utama BKKBN Tavip Agus Rayanto mengatakan penurunan prevalensi Sumut cukup baik yaitu 2,2%. Namun Pemerintah Pusat berharap angka tersebut masih bisa ditingkatkan. Sumut merupakan salah satu dari lima provinsi yang menjadi fokus penurunan stunting oleh pemerintah. “Sumut masuk jadi fokus, bukan karena prevalensinya tinggi, tapi karena jumlah penduduknya yang besar secara nasional, jadi apabila lima provinsi dengan jumlah penduduknya yang besar ditekan, maka akan mempengaruhi prevalensi stunting, kita pun akan mengejar strategi jangka pendek yang menyasar ibu hamil dan anak-anak di bawah dua tahun,” kata Tavip.

    Sumber : Badan Pusat Statistik ( Statistik Kesehatan 2023)

Jika dilihat dari kepemilikan jaminan Kesehatan pada anak 0-17 tahun, provinsi Sumatera Utara menjadi salah satu provinsi dengan kepemilikan yang paling sedikit yaitu sekitar 54,40 persen yang dimana angka ini dibawah rata-rata Indonesia yaitu 64,30 persen. Hal ini menjadi tantangan besar Pemerintah Sumatera Utara karena kepemilikan jaminan Kesehatan berpengaruh terhadap akses layanan Kesehatan.

    Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara ( Statistik Kesehatan dan Perumahan 2022)

Dilihat dari status Rumah layak huni, Pada tahun 2022, persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni di Sumatera Utara berada di kisaran 67,26 persen. Jika dikelompokkan menurut perkotaan maupun pedesaan, persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni di Sumatera Utara tahun 2022 semakin membaik. Sekitar 72,99 persen di wilayah perkotaan dan 59,85 di wilayah pedesaan. Secara umum, kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan dan pengetahuan masyarakat tentang rumah yang layak untuk dihuni di Sumatera Utara lebih baik dari tingkat nasional. Mengingat pentingnya perumahan bagi kesejahteraan masyarakat, pemerintah diharapkan untuk terus mengupayakan penyediaan rumah layak huni dengan harga terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah.

    Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara ( Statistik Kesehatan dan Perumahan 2022)

Kelayakan air minum yang dikonsumsi rumah tangga perlu mendapat perhatian penting karena berhubungan langsung dengan tingkat kesehatan anggota rumah tangga. Minimnya akses ke sumber air minum layak membuat masyarakat sulit mendapatkan air minum yang layak pula. Efeknya dalam jangka panjang adalah kesehatan masyarakat akan buruk. Persentase rumah tangga di Sumatera Utara sekitar 92,13 persen memiliki akses air minum layak. Hal ini mengalami peningkatan yang signifikan dimana pada tahun 2019 masih di angka 60,25 pesen.

    Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara ( Statistik Kesehatan dan Perumahan 2022)

Kesehatan perumahan juga merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan. Rumah sehat mendukung terciptanya lingkungan yang sehat. Rumah yang sehat dan layak huni tidak harus berwujud rumah mewah dan layak dihuni. Persentase rumah tangga kumuh di Sumatera Utara pada tahun 2022 di daerah tempat tinggal perdesaan yaitu 10,44 persen, lebih tinggi dibandingkan di daerah tempat tinggal perkotaan yaitu 5,08 persen. Tingginya persentase rumah tangga kumuh di perdesaaan ini disebabkan oleh sulitnya akses pelayanan dasar permukiman di daerah perdesaaan. Hal ini menandakan masih adanya kesenjangan wilayah dalam akses rumah tangga terhadap pelayanan dasar permukiman.

Dengan demikian, untuk menyambut bonus demografi pemerintah harus serius dalam menyiapkan kualitas sumber daya manusia, akan tetapi menyiapkan kesehatan sumber daya manusia adalah hal yang terutama, karena Kesehatan merupakan fondasi utama dari kesuksesan Pembangunan.